Niaga, Bank, Jasa, lalu Asuransi (SP NIBA) AJB 1912 akan datang melakukan nasional pada 18 Oktober-20 Oktober 2023.
Kabar ini mencuat dari surat yang mana dimaksud beredar. Dalam surat tersebut, para karyawan AJB Bumiputera mengajukan permohonan maaf kepada pemegang polis jika pelayanan terganggu imbas aksi mogok kerja ini.
“Bahwa pekerja menaruh keprihatinan mendalam terhadap upaya yang digunakan diimplementasikan manajemen, sehingga seluruh hak-hak pemegang polis, pekerja, lalu mitra kerja tiada dibayar sesuai ketentuan yang dimaksud berlaku,” tulis penggalan surat tersebut, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (18/10).
Mogok kerja ini adalah bentuk amarah para karyawan Bumiputera buntut kasus gagal bayar perusahaan asuransi tersebut. Selain itu, mereka itu menilai upaya penyehatan perusahaan saat ini belum terarah.
Para karyawan khawatir apa yang dimaksud mana dijalani manajemen Bumiputera akan mengancam kelangsungan perusahaan yang tersebut digunakan ujungnya memproduksi hak pemegang polis, pekerja, juga mitra kerja hilang. Oleh dikarenakan itu, merekan menuntut Bumiputera segera menggarap skema terbaik juga tegas.
Akan tetapi, seruan mogok nasional ini tak direspons serempak oleh beberapa kantor wilayah yang digunakan tersebar dalam tempat Indonesia. Tercatat, ada 4 kantor yang mana digunakan mengumumkan penolakan ajakan tersebut.
Kepala Wilayah Aj. Individu Sumbagut I/Medan M Nur Lubis merilis surat yang tersebut menyatakan pihaknya bukan setuju kemudian tiada ada mampu mengikuti mogok kerja nasional pada 18 Oktober-20 Oktober 2023. Ia menyebut para pegawai pada wilayahnya tiada pernah melibatkan dalam sosialisasi, apalagi pengambilan pendapat terkait upaya tersebut.
“Sampai dengan saat ini manajemen masih memberikan hak pekerja, yaitu gaji yang mana digunakan dibayarkan setiap bulan meskipun 75 persen dikarenakan kondisi keuangan yang dimaksud ada. Artinya, sekalipun dengan likuiditas yang dimaksud mana sangat rendah, kinerja pegawai juga juga produktivitas yang dimaksud rendah, tingkat kedisiplinan yang mana digunakan rendah, namun manajemen masih mengutamakan hak-hak pekerja terutama gaji,” tutur Lubis.
Hal yang mana dimaksud sejenis juga disampaikan Kantor Wilayah Jakarta II. Penolakan aksi mogok kerja nasional juga diungkapkan oleh perwakilan Kantor Wilayah Makassar.
Bahkan, Kepala Wilayah Pematang Siantar Irdan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pegawai di dalam tempat wilayahnya yang tersebut digunakan terlibat mogok kerja.
Ia sampai mewajibkan seluruh kepala cabang, kepala unit administrasi serta keuangan (KUAK), kemudian pegawai mengirimkan foto kehadiran pada area grup WhatsApp setiap hari kerja.
Sementara itu Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera Hery Darmawansyah mengatakan manajemen perusahaan sudah menerima pemberitahuan mogok kerja yang digunakan yang disebut diimplementasikan serikat pekerja tersebut.
Berdasarkan pemberitahuan tersebut, mogok akan dilaksanakan pada 20 kantor operasional. Namun dari jumlah keseluruhan agregat itu, pekerja di area tempat 15 kantor operasional menolak rencana mogok.
“Menyayangkan sikap SP untuk aksi tersebut, seharusnya SP mengupayakan penuh implementasi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan yang tersebut digunakan sudah mendapatkan pernyataan bukan keberatan dari OJK,” katanya.
